Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio telah menginstruksikan pemerintah untuk mempercepat upaya dalam memperkenalkan sistem untuk mencegah serangan siber, dengan segera menyusun rancangan undang-undang yang diperlukan. Pada Jumat (07/06/2024), panel pakar pemerintah mengadakan pertemuan pertamanya untuk membahas penerapan “pertahanan siber aktif”, yang juga dihadiri oleh Kishida dan Menteri Transformasi Digital Kono Taro.
Kishida menekankan bahwa peningkatan kemampuan pertahanan siber adalah masalah mendesak dalam situasi keamanan saat ini, meminta panel untuk segera melaporkan hasil debat mereka. Kono juga meminta pandangan panel disusun dalam beberapa bulan ke depan, dengan tujuan menyusun RUU yang diperlukan sesegera mungkin.
Sistem yang direncanakan ini akan memungkinkan identifikasi tersangka serangan siber berdasarkan informasi dari operator telekomunikasi, dengan harapan dapat meretas dan melumpuhkan sumber serangan sebelum terjadi. Panel ini diharapkan membahas detail sistem dan memastikan langkah-langkah tersebut tidak melanggar jaminan konstitusi yang memastikan kerahasiaan sarana komunikasi.